_
Home / Fokus Redaksi / SMAN 8 Medan Selewengkan Dana BOS?
WOL Photo/M.Rizki

SMAN 8 Medan Selewengkan Dana BOS?

MEDAN, WOL – Dugaan penyelewengan dana BOS di SMA Negeri 8 Medan menjadi alasan Ahmad Irwan dan Sibuea melaporkan temuan ini ke Komisi B DPRD Medan. Kehadiran dua orang tua siswa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan, Ratna Sitepu, di ruang Komisi.

Di hadapan Ratna, Sibuea mengungkapkan bahwa siswa-siswi di SMA Negeri 8 Medan masih diwajibkan untuk membeli sembilan buku LKS dengan harga Rp105 ribu per LKS. Selain itu, siswa juga dibebankan biaya komite sebesar Rp100 ribu setiap bulannya.

“Kenapa orang tua dibebankan biaya seperti itu, padahal sekolah dapat dana BOS dari pemerintah?” tanya Sibuea, Senin (14/12).

Disebutkan, jumlah siswa di SMA Negeri 8 Medan mencapai 1.066 siswa. Apabila setiap bulannya diwajibkan membayar Rp100 ribu, maka setiap tahun Komite Sekolah dapat memperoleh uang Rp1,27 miliar. Padahal, sudah dua tahun terakhir pemerintah juga menyalurkan dana BOS sebesar Rp1,2 juta per tahun.

“Kalau dana Komite dipergunakan untuk operasional sekolah, terus uang dana BOS dipergunakan untuk apa? Tentu ini menjadi tanda tanya besar untuk kita,” katanya sembari menunjukkan laporan pertanggungjawaban pengurus Komite SMA Negeri 8 Tahun Ajaran 2014/2015.

Terkait laporan pertanggungjawaban komite, dia mempertanyakan adanya penyusutan siswa sebanyak Rp60.300.000,- (5 persen x Rp1.206.000) dan bantuan kepada siswa kurang mampu sebesar 50 persen (12 x 205 siswa) atau Rp123.000.000.

“Emang ada penyusutan siswa, terus kenapa bantuan itu dihitung Rp100 ribu, harusnya Rp50 ribu karena bantuan itu berjumlah 50 persen,“ jelasnya lagi.

Sementara itu, Ahmad Irwan menambahkan pihaknya juga mencurigai adanya penggunaan anggaran untuk kegiatan sebesar Rp60.888.800. Selain itu, ada kegiatan operasional untuk pembayaran rekening listrik Rp23.408.000, rekening air Rp2.648.000, rekening telepon Rp593.960, ATK, fotokopi, penjilidan dan lain-lain sebesar Rp62.645.790.

“Harusnya biaya listrik, air, telpon, dan ATK ditampung menggunakan dana BOS. Tapi kenapa menggunakan dana komite, ada tumpang tindih dan itu rawan penyelewengan,” ketusnya sembari berharap Komisi B dapat menindaklanjuti laporan yang telah diberikannya.

“Kami ingin Komisi B usut tuntas penyelewengan dana BOS, karena ketika hal ini ditanyakan kepada kepala sekolah, yang bersangkutan mengaku dana BOS bukan untuk keperluan sekolah,“ tukasnya.

Menjawab pernyataan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan, Ratna Sitepu mendukung aksi Ahmad Irwan dan Sibuea. Disebutkan, Komisi B memang sedang fokus memperhatikan kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Medan.

“Memang pendidikan perlu perubahan, apalagi selama dipegang Marasutan (Kadisdik Medan,red), pendidikan tidak ada mengalami kemajuan,“ ketusnya sembari menyebutkan akan menindaklanjuti laporan ini.

Terpisah, Abdul Johan Batubara selaku Manajer BOS Disdik Medan mengatakan untuk SMA memang memperoleh dana BOS dari Kementerian Pendidikan. Hanya saja, dia mengaku untuk penyaluran dan koordinasi penyaluran dana BOS dilakukan oleh Disdik Provinsi Sumut.

Johan menambahkan, sejatinya dana BOS dipergunakan untuk operasional sekolah sehingga pihak sekolah tidak perlu mengutip iuran dari setiap siswa.

“Uang Komite dikutip untuk menutupi kekurangan dana BOS, tentunya penggunaan dana BOS dan Komite tidak boleh tumpang tindih,“ pungkasnya.(wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Over Kapasitas, Warga Binaan Rutan Labuhan Curhat ke Dewan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudianto Simangunsong, siap membantu dan memfasilitasi keluhan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.