RUU KPK Kembali Masuk Prolegnas, Johan Budi Heran

ISTIMEWA
Iklan

JAKARTA, WOL – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi merasa heran Komisi Hukum DPR memasukkan lagi Undang-Undang KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

“Beberapa waktu lalu ada kesepakatan yang disampaikan presiden melalui pembantunya bahwa revisi UU KPK tidak dilakukan pada tahun ini, coba diriset,” kata Johan di kantornya, Jakarta, Senin (30/11).

Sebab, kata Johan, kesepakatan ditundanya revisi Undang-Undang KPK lantaran revisi itu mengarah pada pelemahan lembaga antirasuah itu. Seharusnya, revisi tersebut dilakukan sebaliknya.

“Revisi UU KPK semestinya dilakukan untuk memperkuat KPK, bukan untuk melemahkan KPK. itu juga suara yang sama pernah disampaikan oleh presiden Jokowi,” kata dia.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menambahkan pemerintah sejatinya sudah berkomitmen pembahasan RUU KPK dilakukan pada 2016. Pasalnya, dia menilai sekarang bukan waktu yang tepat mengutak-atik UU KPK.

iklan

Indriyanto menjelaskan, jika harus direvisi, KPK hanya setuju pada hal-hal yang menguatkan pemberantasan korupsi. Dia pun berharap, pemerintah tetap inget pada komitmennya memperkuat KPK.

Diketahui inisiatif pemerintah untuk merevisi UU KPK telah dibatalkan pada Juni 2015 lalu. Saat ini, inisiatif merevisi UU tersebut diambil alih oleh DPR. Di sisi lain, DPR memiliki tugas untuk segera menggelar fit and proper test dan memilih Komisioner KPK periode 2015-2019.

Penggantian Komisioner KPK Jilid III cukup mendesak mengingat masa tugasnya berakhir pada 15 Desember mendatang. Sejumlah kalangan menduga wacana revisi UU KPK yang berisi sejumlah hal yang akan melemahkan lembaga antikorupsi ini menjadi barter politik DPR kepada pemerintah.(inilah/data2)

Iklan