Poldasu Tingkatkan Penyelidikan Korupsi PSDA Kwala Barumun

Ilustrasi

MEDAN, WOL – Penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kwala Barumum, Kabupaten Deli Serdang senilai Rp2 miliar TA 2014 meningkat menjadi penyidikan.

Kasubdit III/Tipikor Polda Sumut, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Frido Situmorang mengatakan, setelah status penyelidikan itu dinaikkan, pihaknya telah memeriksa enam dari 12 orang yang telah dilayangkan surat panggilan pemeriksaanya.

“Untuk saat ini, kita sudah memeriksa enam orang saksi. Dari 12 yang sudah kita panggil. Tetapi, belum ada yang mengarah jadi tersangka,” katanya, Senin (26/10).

Menurut dia, salah satu saksi yang bakal diperiksa itu adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk sejumlah pejabat lainnya. “Saya belum menyebutkan nama-namanya, tetapi pemeriksaannya ada di seputaran itu, termasuk yang mengerjakan proyeknya,” ujar dia.

Dia menjelaskan, proyek tersebut bersumber dari dana APBD Sumut TA 2014, untuk normalisasi sungai sehingga dilakukan pembangunan waduk. Tetapi, dalam pengerjaan fisiknya ditemukan unsur kerugian Negara. Sehingga dilakukan penyidikan. “Ada dugaan kerugian Negara disitu yakni pembangunan (fisik) proyek. Namun, berapa jumlah kerugiannya nanti setelah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dikeluarkan,” ungkapnya.

Advertisement

Dia mengakui, proses penyelidikan kasus tersebut mulai dilakuka sejak bulan mei lalu. Namun, peningkatan statusnya baru dilakukan pada bulan oktober tahun ini. “Memang, penyelidikan sudah lama kita lakukan. Tetapi, penyidikannya ditingkatkan baru beberapa hari lalu. Dan sekarang, alat bukti dan saksi-saksinya sedang kita kumpulkan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas PSDA Sumut, Dinsyah Sitompul tidak bisa dikonfirmasi, berkali-kali dihubungi namun tidak bersedia mengangkat telephonenya. Begitu juga saat didatangi ke kantornya di Jalan Busi, Medan, pejabat Prov Sumut ini juga sedang tidak berada di tempat.

Sebelumnya, mantan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Toba Samosir (Tobasa), Liberty Pasaribu, mendadak sakit saat akan diperiksa penyidik Tipikor Polda Sumut atas dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) Tobasa TA 2004 senilai Rp3 miliar. Meski sempat mangkir dua kali dari panggilan, namun akhirnya mantan Sekdakab Tobasa ini akhirnya memenuhi panggilan penyidik.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan selama empat jam itu, tersangka korupsi ini dicecar dengan 25 pertanyaan. “Pemeriksaan belum selesai karena Liberty Pasaribu mengaku sakit dan pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Komisaris Besar (Kombes) Pol Helfi Assegaf.

Dalam pemeriksaan, Liberty Pasaribu didampingi kuasa hukumnya dari kantor hukum Otto Hasibuan. “Satu bulan ke depan, penyelidikan kasus dugaan korupsi yang dipersangkakan kepada Liberty Pasaribu harus tuntas dan berkas pemeriksaannya harus dikirim ke Jaksa,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi itu terjadi tahun 2004 ketika Monang Sitorus menjabat Bupati Tobasa dan Liberty Pasaribu menjabat Sekda. Ketika itu, uang kas Pemkab Tobasa senilai Rp3 milyar, dipinjam Bupati Monang Sitorus untuk modal usaha tanpa persetujuan DPRD Tobasa.

Pinjaman itu hanya persetujuan Sekda dan pejabat berkompeten di Pemkab Tobasa. Sehingga, bupati Monang Sitorus, Benprid Hutapea (bendahara) dan Arnold Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani hukuman setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis terdakwa masing-masing 1 tahun lebih. Sementara, Liberty Pasaribu sebagai Sekda pada waktu itu, lolos dari koorporasi. Tapi, setelah 10 tahun berlangsung atau setelah Liberty Pasaribu dilantik menjadi Plt Bupati Tobasa menggantikan Pandapotan Kasmin Simanjuntak yang terjerat korupsi pengadaan lahan PLTA Asahan III, bukti (novum) keterlibatan Liberty Pasaribu ditemukan.(wol/roy/data1)

Editor: HARLES SILITONGA