Perusahaan Migas di Aceh Diharapkan Beri yang Layak Pada Masyarakat

Ilustrasi

LHOKSUKON, WOL – Seiring beralihnya perusahaan minyak dan gas ExxonMobil ke PT. Pertamina Hulu Energi (NSOB), diminta agar dapat memberi perhatian yang lebih layak kepada daerah penghasil minyak tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pemberdayaan Pemuda Aceh (DPP FKPP-Aceh) Rajali, kepada Waspada Online, Jumat (09/10).

“Kita juga harapkan perusahaan migas itu dapat memprioritaskan masyarakat objek industri serta hal-hal lain yang berkenaan dengan masyarakat lokal sebagai daerah penghasil minyak dan gas,” ucapnya.

Menurut dia, sepanjang dana bagi hasil yang dijatahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lingkungan perusahaan itu.

“Kecamatan Syamtalira Aron, Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli dan masih banyak kecamatan lainnya yang merupakan kawasan penghasil migas, nah masalahnya selama ini kawasan itu tidak diprioritaskan salah satunya dalam segi pembangunan,” cetus Razali.

Ia pun menjelaskan, bahwa dana bagi hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari kegiatan produksi minyak dan gas di daerah tersebut dinilai tidak digunakan tepat sasaran.

Karena sejak berlangsungnya eksploitasi dan eksplorasi migas di Kabupaten Aceh Utara, Dana Bagi Hasil Migas (DBHM) sangat kecil tidak sesuai dengan harapan masyarakat setempat yang merupakan daerah produksi.

“Kami meminta agar ke depan Pemerintah PT. Pertamina Hulu Energi agar lebih memperhatikan daerah penghasil, mengingat daerah itu kan sumber daya alamnya sudah dieksplorasi puluhan tahun yang seharusnya ada timbal balik,” tandasnya berharap.

Kepada masyarakat, dirinya menghimbau agar jangan tinggal diam dengan persoalan seperti ini. Sebab, hasil bumi di kawasannya itu cukup besar dan sehingga dapat upah pegawai negeri di seluruh pelosok negeri ini.

“Kita harus bisa menuntut hak kita kepada pemerintah ataupun perusahaan, yang mana perusahaan ini terkadang menjalankan program CSR (Corporate Social Responsibility) belum sesuai dengan aturan CSR yang sebenarnya,” cetusnya lagi.(wol/chai/data2)

Editor: SASTROY BANGUN