Keberadaan LSM Perlindungan Anak Harus Dibina

Istimewa

MEDAN, WOL – Komisi E DPRD Sumatera Utara mengharapkan Pemprovsu melalui Biro Pembinaan dan Kesejahteraan Sosial untuk memaksimalkan kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam mengurangi kasus kejahatan terhadap anak.

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Efendi Panjaitan, Jumat (30/10), mengatakan, bahwa keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara dinilai perlu dikaji karena peranannya dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak di Sumut dinilai belum maksimal.

“Apa perannya KPAID di Sumut? Jumlah kasus kekerasan terhadap anak toh juga tidak berkurang,” katanya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan sejak ia dilantik menjadi anggota DPRD Sumut tidak pernah menerima laporan mengenai lembaga tersebut mulai dari pengelolan anggaran hingga kinerjanya dalam menangani permasalahan anak di Sumut. Ia bahkan merasa heran saat ini lembaga tersebut kesulitan menjalankan oprasional karena tidak adanya anggaran dari Pemprov Sumut, sebab tahun lalu lembaga itu dapat berjalan meski tanpa bantuan anggaran dari Pemprovsu.

Di samping itu, ia menilai keberadaan KPAID Sumut harus dikaji oleh Biro Kesejahteraan Sosial selaku pembinanya karena peranan lembaga yang didanai uang rakyat Sumut itu tidak terlihat bila dibandingkan lembaga swasta lain yang juga kosnernn menangani kasus anak.

“Karena itu, kita mengharapkan Biro Pembinaan dan Kesejahteraan Sosial Pemprovsu untuk mendorong LSM-LSM yang bergerak di bidang kejahatan anak dengan memperbaiki regulasinya supaya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumut bisa berkurang,” ujarnya.(wol/cza/data2)

Editor: SASTROY BANGUN