Masyarakat Desa Adat Semakin Terpinggirkan

Istimewa

JAKARTA, WOL – Masyarakat adat banyak dirugikan dalam implementasi UU desa yang tumpang tindih dengan UU pokok Agraria dalam pemanfaatan hak atas tanah. Hak-hak masyarakat Desa adat dalam mengelola kawasannya menjadi berkurang karena ulah pemilik modal yang memanfaatkan tanah hutan menjadi lahan komoditi.

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Djasarmen Purba mengatakan, materi Undang Undang Agraria yang menyangkut UU Desa agar tidak tumpang tindih dalam implementasinya. “Hal tersebut harus segera dilakukan agar desa mampu menikmati Implementasi dari Undang Undang Desa itu sendiri,” jelasnya dalam keterangan tertulis.

“Banyak desa yang sudah menerima dana desa, namun tidak dapat memanfaatkannya dalam membangun infrastruktur desa, hal itu dikarenakan wilayahnya berada di kawasan hutan yang disitu bersinggungan dengan ketentuan Undang undang Kehutanan dan Agraria jadi tidak boleh sembarangan dibangun,” terangnya.

Hal senadfa dikemukakan Prof Runtung,  Dekan Fakultas Hukum USU. Ia  menyoroti masalah hak masyarakat adat yang saat ini sangat dikesampingkan.

“Banyak masyarakat adat yang miskin bahkan terusir dari tanah adat yang didiaminya sejak berpuluh puluh tahun karena tidak mampu menunjukan bukti kepemilikan atas tanah, bahkan tanah hutan tersebut beralih fungsi menjadi lahan komoditas.”ujar Prof. Runtung.

Panitia Perancang Undang-Undang(PPUU) DPD RI membentuk Law Center DPD untuk mendukung pelaksanaan tugas DPD di bidang legislasi.

Law Center DPD secara internal menyelenggarakan penelitian baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah.(hls/data1)