Dispenda Medan Dukung Razia Kendaraan Bermotor

Ilustrasi (foto: Istimewa)
Iklan

MEDAN, WOL – Dukungan merazia kendaraan bermotor khususnya bagi pelanggar pajak kendaraan tidak hanya datang dari kalangan politisi Medan saja, melainkan juga datang dari salah satu pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan erat dengan pengumpul pajak masyarakat khususnya Kota Medan.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan, M Husni, kebijakan Dinas Pendapatan Sumut Razali sudah cukup baik. Pasalnya masih banyak masyarakat Kota Medan yang tidak taat pajak. Meskipun koordinasi ke Dispenda Medan tidak ada, tidak ada masalah. Sebab itu otorisasi mereka dan tidak memiliki kaitan sesuai dengan Undang Undang nomor 29 tahun 2009 tentang pajak daerah.

“Otorisasi itu kan memang kebijakannya dispenda provinsi. Jika kebijakan itu untuk menggenjot PAD dari sektor pajak, ya kami sangat mendukung. Karena nanti sistem bagi hasilnya ke Pemko Medan kan juga ada,” ungkapnya, Sabtu (19/9).

Perihal masih tertunggaknya pendistribusian dana bagi hasil dari Pemprov Sumut ke Pemerintah Kota Medan, sambung Husni mengaku tidak ada masalah. Sebab pajak yang disetorkan Pemerintah Kota Medan ke Dispenda Provinsi Sumut akan di akumulasi dari tunggakan yang belum dibayarkan. “Ya nantikan akumulasi. Semakin banyak dong pendapatan kita,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara, Razali, menyebutkan razia ini digelar untuk menjaring kendaraan bermotor yang pajaknya tidak dibayarkan oleh pemiliknya. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pada kendaraan bermotor.

iklan

Sebab saat ini realisasi pajak dari kendaraan bermotor di Provinsi Sumut baru 65,40 persen atau sebesar Rp5,6 triliun dari target sebesar Rp8,6 triliun.

“Nantinya seluruh pemilik kendaraan bermotor akan diminta mengisi data diri dan kendaraan, serta membuat surat pernyataan dalam waktu tiga bulan akan melunasi tunggakan pajak kendaraannya. Jika dalam batas waktu yang ditentukan itu tidak juga dilaksanakan, maka petugas Satpol PP dibantu kepolisian akan mendatangi kediaman pemilik kendaraan tersebut dan tidak menutup kemungkinan penyitaan kendaraan akan dilakukan,” ungkapnya kemarin.

Sementara di tempat terpisah, kebijakan yang diambil Kadispenda Sumut itu mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga. Menurutnya, langkah yang diambil sudah baik. Sebab dengan begitu kesadaran masyarakat akan taat pajak semakin meningkat. Bukan cuma itu saja, semakin besar pendapatan pajak yang diambil dari masyarakat, bagi hasil yang kembalikan kepada pemerintah khususnya Kota Medan juga semakin besar.

“Akan tetapi yang kita sayangkan, sosialisasinya masih minim. Seharusnya Dispenda Sumut sosialisasi dulu baru menerapkan hal itu. Kita juga khawatir muncul perlawanan di masyakat. Itu yang harus kita antisipasi,” pungkasnya. (wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan