Penggeledahan KPK Indikasi Keterlibatan SKPD Provsu

WOL Photo/Ega Ibra
Iklan

MEDAN, WOL – Pemeriksaan secara massif yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Kamis (13/8) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengindikasikan adanya keterlibatan instansi pemerintah dalam kasus suap hakim yang menjadi perhatian khusus saat ini.

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan, menduga uang yang dipergunakan dalam kasus yang menyeret Gubernur Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti dikumpulkan dari berbagai sumber.

Namun pemeriksaan yang dilakukan di ruang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu yang tidak memiliki urusan dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT)  sebelumnya justru menimbulkan tanda tanya.

“Situasi ini membuat stabilitas kinerja di Pemprovsu tidak nyaman. Belum dipanggil saja sudah terganggu, apalagi harus menghadapi pemeriksaan di Jakarta. Jadi kalau sampai hari ini tetap terpisah pemeriksaan justru membuat situasi semakin tidak kondusif. KPK akan mengembangkan OTT sedangkan Kejagung mengurusi Bansos dan lain-lain,” tuturnya, Kamis (13/8).

Oleh karena itu, Sutrisno menyarankan, agar pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan kasus ini untuk ditangani lebih lanjut oleh KPK. Namun apabila Kejagung tetap berkeras untuk melanjutkan, pihaknya mengharapkan agar kasus tersebut segera diselesaikan agar tidak mengganggu kondusifitas pemerintahan.

iklan

Di sisi lain, ia juga mengharapkan para SKPD untuk tidak merasa direpotkan dengan pemeriksaan yang tengah dilakukan pihak KPK dan Kejagung.

“Pada saat yang sama, saat Bansos, tentunya Kejagung memanggil. Akhirnya dua kali kerja, padahal kasus ini tidak jauh terpisah justru yang jadi penyebab utama kasus OTT muncul di KPK karena ada persoalan dikembangkan Kejagung. Kenapa Kejagung sekarang ini baru bergairah untuk menindaklanjuti kasus Bansos ini sekarang. Ini semua setelah ada OTT. Seperti Wagubsu dan asisten I dipanggil,” katanya.

Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan Kejagung untuk ikut menyelesaikan kasus ini dengan perantara Kejatisu sebagai perangkat terkait di Sumut.(wol/cza/data1)

Editor: Harles Silitonga

Iklan