_
Home / Fokus Redaksi / Kasus Bansos Pemprovsu Tetap Digarap Kejagung
Ilustrasi

Kasus Bansos Pemprovsu Tetap Digarap Kejagung

JAKARTA, WOL – Kejaksaan Agung mengabaikan permintaan Gubernur Sumatera Gatot Pujo Nugroho meminta agar kasus Bansos ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tersangka itu tidak punya hak untuk minta saya disidik oleh instansi tertentu. Jadi kita abaikan saja itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tubagus Spontana di Jakarta, Selasa (4/8).

Gatot Pujo Nugroho sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap kepada hakim PTUN Sumut dan saat ini sudah ditahan di Rutan Cipinang.

Kapuspenkum menjelaskan kasus yang ditangani kejagung dan KPK ini sama sekali berbeda. Kejaksaan menangani dugaan korupsi bansos di Pemprov Sumut.

Sedangkan KPK kasus suapnya, pengembangan dari OTT kemarin terhadap hakim PTUN. Setelah melakukan OTT terhadap hakim dan pengacara. “Dikembangkan kasus itu yang penyidikannya sehingga Gubernur Sumut dan istrinya jadi tersangka,” ucapnya.

Ia menambahkan ada kemungkinan besar dalam penyidikan dana bansos yang ditangani kejagung juga akan menyentuh gubernur, sekda, kemudian pejabat terkait di Sumut. “Karena itu, sampai hari ini posisinya masih kejaksaan menyidik dana bansosnya, KPK suapnya,” tukasnya.

Ia mengatakan kejagung sendiri mulai melakukan penyelidikan bansos sejak 2013. “Saya mendengar wakil ketua KPK Zulkarnaen sudah berikan statemen. Bahwa beliau mengetahui persis, kejaksaan telah melakukan penyelidikan.”

Mengacu pada MoU KPK dan Kejagung, jika satu instansi sudah menangani maka dua instansi lainnya mempersilakan bahkan mendukung.

Sebagaimana diketahui, Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arif Nasution meminta dan mendorong KPK untuk menangani dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumut, Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2012-2014.

Berbicara usai penahanan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho bersama istri mudanya Evy Susanti oleh KPK sejak Senin (3/8) malam tadi, setelah menjalani pemeriksaan hampir 9 jam oleh KPK sebagai tersangka suap hakim PTUN Medan, Razman meminta KPK menangani kasus tersebut dan bukan kejaksaan.

Menurut Razman, permintaan agar KPK juga yang menyidik dugaan korupsi dana Bansos, DBD dan DBH untuk mempercepat proses penyidikan kasus tersebut termasuk untu mempercepat koordinasi penyidikan oleh KPK.

“Kami meminta dan mendorong KPK untuk menyidik kasus korupsi dana bansos, BDB dan DBH 2012 sampai 2014 agar mempermudah koordinasi penyidikan dan proses persidangan,” ujar Razman, malam tadi di Gedung KPK setelah mengantar Gatot dan Evy Susanti ke mobil tahanan KPK untuk dibawa ke tahanan Cipinang.

Kasus korupsi dana Bansos, BDB dan DBH Pemprov Sumut awalnya disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara   namun kemudian dilawan Pemprov Sumut melalui Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad Lubis dengan menggugat Sprindik Kejati Sumut ke PTUN Medan hingga kasus suap terungkap KPK yang berbuntut pada penetapan tersangka kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho  dan istri mudanya Evy Susanti selain 6 orang lainnya termasuk 3 hakim PTUN Medan sebagai penerima suap.

Setelah kasus itu terungkap KPK, Kejaksaan Agung  kemudian mengambilalih kasus korupsi dana Bansos, BDB dan DBH. “Kami yakin KPK profesional dan bukan mengecilkan kejaksaan,” ujar Razman.

Perkara ini dimulai ketika Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Agung terkait perkara korupsi dana bantuan sosial, BDB dan DBH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengakui apabila kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dan bantuan daerah bawahan (BDB) Sumatera Utara sangat erat kaitannya dengan kasus dugaan suap hakim PTUN Medan.

Dengan demikian, kata Johan, akan menjadi mudah apabila kasus dugaan korupsi bansos itu juga ditangani pihaknya. Alasannya, untuk mempermudah penanganan kasus itu.

“Mau enggak mau ini kan irisan ya. KPK kan menangani kasus dugaan suap Hakim PTUN, tapi muaranya kan dari sprinlidik kejaksaan itu, kan lebih baik KPK yang menangani,” kata Johan saat ditanya terkait kemungkinan kasus bansos ditangai pihaknya, di Jakarta, Selasa (4/8).

Namun, Johan belum bisa memastikan apakah kasus bansos dan BDB pada Provinsi Sumut ini akan ditangani pihaknya. Sebab, saat ini pihaknya masih koordinasi soal penanganan kasus tersebut dengan Kejaksaan Agung. “Tentu (pelimpahan) ini tergantung dari pihak kejaksaan yang melakukan penyelidikan,” ujar Johan. (hls/antara)

Editor: AGUS UTAMA

Check Also

HUT ke-69 Kodam I/BB, Edy Rahmayadi Rindu Dunia Keprajuritan

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-69 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.