_
Home / Fokus Redaksi / Gatot Minta KPK Tangani Korupsi Bansos
WOL Photo/Muhammad Rizki

Gatot Minta KPK Tangani Korupsi Bansos

JAKARTA, WOL –  Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arif Nasution meminta dan mendorong KPK untuk menangani dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumut, Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2012-2014.

Berbicara usai penahanan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho bersama istri mudanya Evy Susanti oleh KPK sejak malam ini, Senin (3/8) setelah menjalani pemeriksaan hampir 9 jam oleh KPK sebagai tersangka suap hakim PTUN Medan, Razman meminta KPK menangani kasus tersebut dan bukan kejaksaan.

Menurut Razman, permintaan agar KPK juga yang menyidik dugaan korupsi dana bansos, DBD dan DBH untuk mempercepat proses penyidikan kasus tersebut termasuk untu mempercepat koordinasi penyidikan oleh KPK.

“Kami meminta dan mendorong KPK untuk menyidik kasus korupsi dana bansos, BDB dan DBH 2012 sampai 2014 agar mempermudah koordinasi penyidikan dan proses persidangan,” ujar Razman, malam ini di Gedung KPK setelah mengantar Gatot dan Evy Susanti ke mobil tahanan KPK untuk dibawa ke tahanan Cipinang.

Kasus korupsi dana Bansos, BDB dan DBH Pemprov Sumut awalnya disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara   namun kemudian dilawan Pemprov Sumut melalui Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad Lubis dengan menggugat Sprindik Kejati Sumut ke PTUN Medan hingga kasus suap terungkap KPK yang berbuntut pada penetapan tersangka kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho  dan istri mudanya Evy Susanti selain 6 orang lainnya termasuk 3 hakim PTUN Medan sebagai penerima suap.

Setelah kasus itu terungkap KPK, Kejaksaan Agung  kemudian mengambilalih kasus korupsi dana Bansos, BDB dan DBH. “Kami yakin KPK profesional dan bukan mengecilkan kejaksaan,” ujar Razman.

Perkara ini dimulai ketika Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Agung terkait perkara korupsi dana bantuan sosial, BDB dan DBH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014.

Atas pemanggilan berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang dikeluarkan oleh dua lembaga penegak hukum tersebut, Fuad pun menyewa jasa kantor pengacara OC Kaligis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN yang berhak menilai apakah aparat sipil negara melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam putusannya pada 7 Juli 2015, majelis hakim yang terdiri dari Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dan anggota Amir Fauzi serta Dermawan Ginting memutuskan untuk mengabulkan gugatan Fuad.

Namun pada 9 Juli 2015, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di PTUN Medan terhadap Tripeni dan anak buah OC Kaligis bernama Moch Yagari Bhastara Guntur alias Gerry dan mendapati uang 5 ribu dolar AS di kantor Tripeni. Belakangan KPK juga menangkap dua hakim anggota bersama panitera/sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan.

Selanjutnya diketahui juga bahwa uang tersebut bukan pemberian pertama, karena Gerry sudah memberikan uang 10 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura.

Uang tersebut menurut pernyataan pengacara yang juga paman Gerry, Haeruddin Massaro berasal dari Kaligis yang diberikan ke Dermawan Ginting pada 5 Juli 2015.

KPK pun langsung menetapkan tiga hakim dan panitera PTUN Medan sebagai penerima suap serta Gerry sebagai pemberi suap. Selanjutnya KPK juga menetapkan OC Kaligis sebagai pemberi suap dan menjemput paksa serta menahan mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem pada 14 Juli 2015. (hls)

Editor: AGUS UTAMA

Check Also

Edy: Saya Sayang Sumatera Utara

TARUTUNG, Waspada.co.id – Usai berkunjung dan meninjau SMKN 1 Pagaran di Desa Doloksaribu, Gubernur Sumut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.