Banyak Pejabat dan LSM Bakal ‘Nyangkut’ Kasus Bansos

Ilustrasi

MEDAN, WOL – Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menangani dugaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang bersumber dari dana APBD Sumut.

Disinyalir untuk anggaran tahun 2011 sampai  2013 yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung,Tony Spontana mengatakan, dalam kasus penanganan korupsi dana Bansos Pemprov Sumut tersebut, Kejagung akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemperantasan Korupsi (KPK).

“Karena KPK juga menangani kasus suap hakim PTUN yang terkait dana Bansos. Siapa saja pihak-pihak yang saat ini ditangani KPK, tidak tertutup kemungkinan  juga akan diperiksa dan juga menjadi tersangka di Kejagung,” ujar Tony Spontana, Jumat (31/7).

Tony menyebutkan dalam kasus korupsi dana Bansos ada kerugian negara yang cukup besar berkisar ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. “Dana triliunan rupiah tersebut yang diduga dikorupsi itu sudah menjadi atensi Kejagung yang pada awal kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” ujar Tony lagi.

Tony juga mengungkapkan, akan banyak pejabat-pejabat di Sumut dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. “Dalam kasus Bansos ini diduga banyak pejabat dan pihak-pihak lain yang ikut melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah,” ujar Tony.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemantau Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menyarankan agar para penerima dana Bansos terhitung sejak tahun anggaran (TA) 2011 sampai 2013, segera mengembalikan uang yang mereka terima.

“95 persen penerima Bansos dari Pemprov Sumut itu fiktif semua. Karena berdasar laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, penerima Bansos itu tidak ada laporan pertanggungjawabannya,” ucap Azhari AM Sinik.

Menurutnya, jika pengusutan yang dilakukan KPK atas kasus dugaan korupsi dana Bansos, BDB, DBH dan Penyertaan Modal ke BUMD itu benar adanya, maka akan banyak pihak yang terlibat.

“Banyak yang kena itu, anggota dewan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak lainnya. Karena memang 95 persen penerima Bansos itu tidak ada pertanggungjawabannya,” pungkas Azhari.

Sebelumnya Jampidsus Kejagung, Widyo Pramono mendatangi KPK. Widyo mengatakan, kedatangannya guna membahas hal penting, salah satunya terkait penanganan kasus Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

“Ini agendanya mengenai soal membicarakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan bersama,” kata Widyo di Gedung KPK,

Widyo tak menjawab jelas apa yang akan dibahas di KPK. Namun, menurut informasi dari internal KPK, kedatangan Jampidsus memang untuk membahas penanganan kasus Gubernur Gatot Pujo Nugroho yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap hakim PTUN Medan sejak 28 Juli 2015.

Saat ditanya soal kemungkinan Kejagung akan melimpahkan kasus Bansos Sumut ke KPK, Widyo tak membantah. Menurutnya, opsi itu saat ini sedang dibicarakan secara serius.

“Itu (kemungkinan pelimpahan kasus Gatot) lagi dibicarakan dalam pembicaraan, tunggu hasil pembicaraannya,” jelas Widyo Pramono. (wol/rdn)

Editor: Agus Utama