Dana Aspirasi Rp20 M Diduga Untuk Jinakkan DPR

ISTIMEWA

JAKARTA, WOL – Presiden Joko Widodo diminta tidak menyetujui dana aspirasi yang diusulkan DPR. Jika usulan itu lolos, Jokowi dituding berusaha menjinakkan DPR agar tidak galak kepada pemerintah.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan, keberanian DPR menganggarkan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota setiap tahun, seperti meminta sogokan dari pemerintah untuk meredam DPR agar tak galak kepada eksekutif.

“Ini dicurigai ada tawar-menawar antara pemerintah dan DPR. Seperti politik nina bobo agar DPR tidak galak lagi ke pemerintahan sekarang,” kata Ray Rangkuti, hari ini dalam sebuah diskusi.

Ray berpandangan, kecenderungan pemerintah yang tidak reaktif terhadap permintaan DPR tersebut, memunculkan spekulasi adanya permainan agar DPR tidak mengganggu pemerintah dalam menjalankan tugasnnya.

Ray tidak setuju, jika ini sengaja dirancang pemerintah dan DPR. Ia mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas. “Kami minta ke Presiden memberikan sinyal apakah beliau menolak atau menerima,” tegas Ray.

Pengamat politik dari Indonesia Institute for Development and Democracy (Inded ) Arif Susanto menambahkan, pernyataan sikap yang sempat diutarakan Fraksi Partai Demokrat patut diperdalam. Arif menduga, dana aspirasi ini sudah dianggarkan dalam RAPBN 2016 mendatang.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Iksan Modjo mengatakan, ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap wacana ini, membuat pihaknya yakin dana sebesar Rp11,2 triliun yang dibagi rata untuk 560 anggota DPR, sudah disiapkan pemerintah dalam RAPBN 2016.

“Selama ini, seakan-akan yang menyetujui dana aspirasi ini hanya DPR. Padahal, sudah ada pagu anggarannya. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah menjelaskan sikapnya,” kata Iksan. (mtn/data1)