_
Home / Fokus Redaksi / Pemko Harus Perhatikan Pajak Baliho Balon Pilkada
WOL Photo

Pemko Harus Perhatikan Pajak Baliho Balon Pilkada

MEDAN, WOL – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan meminta pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk menertibkan alat peraga bakal calon kepala daerah yang akan bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut Sutrisno, selain merusak estetika kota,  hal itu juga melanggar peraturan daerah. Karena spanduk atau baliho para bakal calon (balon) kepala daerah merupakan iklan yang seharusnya memberikan konstribusi PAD kepada pemerintah daerah.

Apalagi momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak di 23 kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang saat ini masih memasuki tahapan persiapan.

“Jika Pemko tidak dapat menertibkan alat peraga para balon kepala daerah tersebut melalui Satpol PP, maka itu menjadi kesalahan pemkab dan pemko,” katanya, Jumat (29/5).

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, seharusnya setiap bakal calon yang ingin maju dalam Pilkada tetap mengikuti peraturan yang ada. Jika calon dari jalur partai politik, maka parpol dan gabungan parpol yang menyusun visi misi dan program calon.

Kemudian parpol dan gabungan parpol mencari dan menyeleksi para balon menjadi calon kepala daerah. Ia menambahkan, seharusnya semua alat peraga yang berkaitan dengan Pilkada seperti baliho, gambar, spanduk dan sebagainya ditertibkan, kecuali sosialisasi KPU dan Panwaslu.

Saat dikonfirmasi Waspada Online, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Bidang Logistik Nazir Salim Manik membenarkan hal tersebut. Menurutnya, KPU tidak mempermasalahkan pemasangan atribut seperti itu.

“Itu belum bisa dikatakan kampanye. Karena belum ada nomor, belum ada visi misi, belum ada menyebutkan parpol yang mengusung. Jadi sah-sah saja kalau mau pasang. Hanya saja itu ranah pemkab/pemko. Kan pasti ada pajaknya,” katanya.

Sambil sedikit tertawa, Nazir mengatakan, pemasangan baliho balon Pilkada dinilai sebagai ajang ‘promosi’ kepada masyarakat. Karena KPU baru akan mengeluarkan nomor peserta Pilkada jika sudah melewati tahap rapat pleno yang menerbitkan SK penomoran. “Kalau soal baliho, jika melanggar peraturan ya tertibkan saja. Tergantung pemkab/pemko,” tuturnya. (wol)

Penulis: CAESSARIA INDRA DIPUTRI
Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Tia Ayu Anggraini Tampung Keluhan Warga Soal PKH dan UMKM

MEDAN, Waspada.co.id – Menarik memang, mendengar keluhan masyarakat di Kota Medan. Betapa tidak, warga Kecamatan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.