DPR Tak Berhak Larang BBM Pertalite

Republika Online

JAKARTA, WOL – Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai DPR tidak berhak melarang PT Pertamina (persero) menjual produk bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dengan RON 90.

Pasalnya, pertalite merupakan produk murni bisnis Pertamina yang dijual dengan harga non subsidi sama seperti pertamax.

“Jika Komisi VII DPR mempermasalahkan penjualan pertalite seharusnya penjualan pertamax juga bermasalah. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempermasalahkan SPBU asing yang juga jualan BBM non subsidi,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, penjualan pertalite mutlak hak Pertamina tanpa harus melalui persetujuan DPR. Mengingat, pertalite adalah produk BBM non subsidi sehingga DPR tidak berhak memcampuri urusan bisnis Pertamina.

“Tapi saya paham, mereka khawatir jika beredarnya pertalite membuat pasokan premium akan dikurangi diam-diam di SPBU,” ungkapnya.

Sofyano mengingatkan DPR jika penghapusan premium merupakan kebijakan pemerintah. Langkah yang salah jika DPR kemudian melarang Pertamina menjual pertalite.

“Seharusnya, jika khawatir pasokan premium dikurangi dan lambat laun dihapus minta jaminan kepada pemerintah, bukan kepada Pertamina,” tandas dia.

Dia justru menuding, intervensi DPR terhadap rencana penjualan pertalite merupakan bukti bahwa badan legislatif tidak paham aturan tata kelola migas nasional. Semestinya, legislatif mendukung adanya peningkatan nomor oktan yang di jual kepada masyarakat bukan malah meng-intervensi melakukan pelarangan.

“Harusnya Pertamina dihargai diacungi jempol karena terbukti berniat dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bukan malah mempersoalkannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina berencana akan meluncurkan BBM baru bernama Pertalite. BBM Pertalite itu beroktan RON 90 akan mengurangi produksi BBM premium yang dinilia tak sesuai dengan konsep saat ini. (rls/data2)