Pengembang Bangunan Jalan Muchtar Basri Rugikan PAD Medan

Bangunan ruko di Jalan Muchtar Basri Medan yang diduga menyalahi izin (istimewa)

MEDAN, WOL – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam hal ini Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) belum juga mengambil tindakan tegas terhadap adanya pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diduga dilakukan pengembang bangunan ruko di Jalan Muchtar Basri Medan.

Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang menyebabkan ruginya PAD dari retribusi IMB. Oleh karena itu, Dinas TRTB Medan secepatnya mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang bermasalah itu. Kalau tidak bangunan bermasalah di daerah ini makin menjamur saja.

Hal ini dikatakan Ketua Lembaga Pengawasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP-TIPIKOR), AM. Damanik kepada  wartawan, Selasa (28/4). Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan pengembang bukan hanya manipulasi izin saja, juga pelanggaran tata letak bangunannya tidak sesuai dengan Keterangan Situasi Bangunan (KSB) yang dikeluarkan dinas terkait.

“Dengan adanya pelanggaran seperti ini, seharusnya TRTB Medan cepat menyikapinya agar tidak sampai merugikan PAD yang masuk ke kas daerah. Ini kok malah dibiarkan, sepertinya sudah ada kongkalikong,” ujar AM. Damanik.

Hasil investigasi lembaga kami kata AM. Damanik, bangunan tersebut memiliki dua plank SIMB dengan masin-masing SIMB No. 648.1/227.K, tertanggal, 6-2-2014, sejumlah empat unit, dengan alamat, Jalan Bukit Siguntang/Kapt Muchtar Basri, Kelurahan, Glugur Darat-II, Medan Timur. Dan SIMB No.648.1/2092. K, tertanggal, 1-12-2014, sebanyak 3 unit. dengan alamat Jalan Muchtar Basri No. 126, kelurahan dan kecamatan yang sama.

Namun, ada kejanggalan di salah satu plank SIMB-nya kata AM. Damanik, dimana jumlah 3 unit dihapus dan ditulis kembali menjadi empat unit diduga hal ini dilakukan oleh pengembang untuk mengelabui publik maupun Pemko Medan. Kalau ditotal jumlah berdasarkan dari ke dua plank SIMB tersebut sejumlah tujuh unit. Tapi di lapangan dibangun menjadi sembilan unit.

“Selain sudah terjadinya manipulasi ijin, pengembang diduga sudah melakukan pengerusakan data di salah satu plank SIMB-nya. Soalnya, apa yang dilakukan pihak pengembang tanpa izin dan sepegetahuan dinas terkait. Jadi kesalahan yang dilakukan pengembang tidak dapat ditolerir lagi, untuk itu kami minta tindakan tegas dari yang berkompeten,” tegasnya.

Secepatnya, kami akan melayangkan surat ke Pemko Medan, Ketua DPRD Medan dan penegak hukum lainnya dikarenakan dalam hal ini ada aroma grativikasi sehingga berdampak meruginya PAD dari retribusi IMB. (wol/data2)

Penulis: RIDIN
Editor: SASTROY BANGUN