Pemko Medan Tak Berani Bongkar Center Point?

WOL Photo

MEDAN, WOL – Pemko Medan diperkirakan tidak berani membongkar bangunan Medan Center Point (MCP) yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur sesuai dengan permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Bahkan, menunggu salinan putusan peninjauan kembali untuk melakukan eksekusi hanya alasan untuk menghindar pembongkaran bangunan tanpa izin tersebut.

Tidak beraninya pemko membongkar bangunan yang didirikan PT Arga Citra Kharisma (ACK) di lahan PT KAI itu ditegaskan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan Jumadi. Menurutnya, sikap tidak berani pemko telah ditunjukkan sejak awal dimulainya pembangunan. Dimana, bangunan tersebut dibiarkan berdiri tanpa adanya tindakan tegas dilakukan.

“Dulu saja sudah jelas-jelas tidak ada izin tidak dibongkar. Malah dibiarkan beroperasi. Sekarang lagi. Mereka tidak akan berani membongkar bangunan tersebut meskipun sudah nyata-nyata PT ACK kalah dan permintaan pembongkaran dilakukan PT KAI selaku pemilik lahan,” tegas Jumadi, Kamis (30/4).

Jumadi menjelaskan, bangunan tersebut juga sekaligus mempertegas atau sebagai contoh lemahnya penindakan dan pengawasan dilakukan Pemko Medan terhadap bangunan bermasalah di Kota Medan. Tidak ada pembongkaran dilakukan. Hal ini juga mempertegas Pemko Medan kalah dengan pengusaha.

“Kalau berani lebih bagus. Silahkan bongkar. Artinya ada tanggungjawab ditunjukkan. Inilah kalau pengawasan dan penindakan diberikan lemah, semua jadi dibiarkan,” katanya.

Selain itu, mereka telah dinyatakan sebagai pemilik lahan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung berdasarkan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan. Menurut Jumadi, PT KAI tidak bisa melakukan begitu saja. Sebab, ada hak pengadilan juga didalam melakukan eksekusi. “Harus ada persetujuan pengadilan juga dalam mengeksekusi lahan. Kalau bangunannyakan memang tidak ada izin. Jadi, memang harus dibongkar Pemko Medan,” tambahnya.

Dia juga memaparkan, alasan Pemko Medan menunggu salinan putusan PK yang dikeluarkan Mahkamah Agung hanya alasan saja menunda pembongkaran. Sebab, tindakan tersebut tidak harus menunggu salinan putusan. Seharusnya sudah ada dilakukan. Mengingat perubahan atau revisi Perwal dan uji judicial review setelah bangunan beroperasi dilakukan. Artinya dari awal tidak ada niat membongkar bangunan tersebut.

“Menunggu salinan putusan PK itu hanya alasan saja. Bangunan itu sudah dibiarkan sejak awal,” katanya.

Begitu juga disinggung apa yang menjadi latar belakang atau motivasi Pemko Medan tetap ngotot menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, apakah mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar atau memang ada yang dikejar atas penerbitan IMB tersebut. Menurutnya, sah-sah saja kalau untuk PAD. Hanya saja tidak harus mengorbankan regulasi untuk kepentingan PAD. Apalagi sampai merugikan satu pihak, dalam hal ini PT KAI.

“Jangan hanya mengejar PAD, tapi lihat ketentuan atau regulasi. Jangan mengorbankan regulasi untuk merugikan orang lain. Kasihan. Ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. PAD memang perlu. Tapi, tidak harus dikedepankan untuk memenuhi kepentingan lain. Kalau PT ACK tidak mau dirobohkan bangunan itu, silahkan saja berkomunikasi dengan PT KAI,” pungkasnya. (wol/muhammadrizki/data2)

Editor: AGUS UTAMA